Jabodetabek Banjir: Komisi V DPR Soroti Sodetan Ciliwung
Jabodetabek Banjir menimbulkan keprihatinan mendalam dari berbagai pihak, termasuk legislatif. Kawasan padat penduduk seperti Jakarta Timur, Depok, Bekasi, hingga sebagian wilayah Tangerang dilaporkan mengalami genangan air yang cukup tinggi, mencapai lebih dari satu meter di beberapa titik. Akibatnya, ribuan warga terpaksa mengungsi ke tempat-tempat penampungan darurat, aktivitas ekonomi lumpuh, dan fasilitas pendidikan tidak dapat digunakan selama beberapa hari.
Salah satu proyek yang menjadi sorotan dalam konteks banjir kali ini adalah Sodetan Ciliwung. Infrastruktur ini dirancang sebagai solusi strategis untuk mengalihkan sebagian debit air Sungai Ciliwung menuju Banjir Kanal Timur (BKT), dengan tujuan mengurangi tekanan air di titik-titik kritis seperti Kampung Melayu, Bidara Cina, dan Jatinegara. Setelah bertahun-tahun mangkrak akibat berbagai persoalan hukum dan teknis, proyek ini akhirnya rampung dan mulai dioperasikan pada pertengahan 2024.
Anggota Komisi V DPR menyuarakan perlunya audit teknis terhadap proyek sodetan ini. Mereka menilai bahwa solusi infrastruktur saja tidak cukup, terlebih bila tidak didukung dengan sistem pengelolaan terpadu dari hulu ke hilir. Sungai Ciliwung yang mengalir dari kawasan pegunungan Bogor hingga Teluk Jakarta memerlukan perhatian menyeluruh dalam setiap tahapannya. Kelebihan debit air dari hulu akibat kerusakan hutan, alih fungsi lahan, serta pembangunan permukiman ilegal menjadi faktor utama yang membuat sodetan tidak mampu menahan laju air yang ekstrem.
Jabodetabek Banjir, persoalan tata ruang dan penataan kawasan permukiman juga mendapat sorotan. Banyak permukiman padat yang berdiri di bantaran sungai masih dibiarkan tanpa penanganan serius. Dalam kondisi hujan ekstrem, kawasan-kawasan ini menjadi lokasi limpasan pertama yang kemudian mempercepat genangan di wilayah hilir. Pemerintah pusat dan daerah dianggap belum menunjukkan koordinasi yang kuat dalam mengatasi persoalan banjir ini secara komprehensif.
Komisi V DPR Desak Evaluasi Menyeluruh Infrastruktur Pengendalian Banjir
Komisi V DPR Desak Evaluasi Menyeluruh Infrastruktur Pengendalian Banjir mendorong dilakukannya evaluasi menyeluruh terhadap infrastruktur pengendalian banjir yang telah dibangun selama ini. Proyek seperti normalisasi sungai, pembangunan sodetan, dan revitalisasi situ dinilai belum sepenuhnya terintegrasi dengan baik. Evaluasi ini bukan hanya sekadar teknis konstruksi, namun juga menyangkut efektivitas sistem pengendalian, prosedur pemeliharaan, serta mekanisme tanggap darurat yang melibatkan semua pihak.
Komisi V menilai perlunya sistem monitoring yang lebih kuat dan berbasis data terkini. Misalnya, apakah sodetan memiliki sistem pengukuran debit air yang akurat dan dapat dipantau secara real-time? Apakah saluran-saluran drainase kota masih berfungsi optimal, atau sudah dipenuhi sedimentasi dan sampah? Masalah-masalah ini sering kali menjadi penyebab utama mengapa infrastruktur yang ada gagal menanggulangi banjir.
Dalam beberapa forum dengar pendapat, DPR juga meminta klarifikasi dari Kementerian PUPR dan pemerintah provinsi DKI Jakarta terkait kinerja proyek pengendalian banjir yang telah menghabiskan anggaran besar. Evaluasi menyeluruh ini juga mencakup peran serta BMKG dalam memberikan peringatan dini serta pemda dalam meresponsnya. Meskipun BMKG telah mengeluarkan peringatan dini banjir sejak beberapa hari sebelumnya, banyak warga mengaku tidak mendapat informasi atau tidak memiliki akses evakuasi yang memadai.
Komisi V juga mengkritisi lemahnya implementasi kebijakan tata ruang. Pembangunan di kawasan resapan air terus terjadi, baik oleh pengembang swasta maupun pemerintah. Alih fungsi lahan hijau menjadi area komersial dan hunian tanpa mempertimbangkan daya dukung lingkungan menjadi bom waktu yang terus memperburuk bencana banjir. DPR mendesak agar izin-izin pembangunan di zona rawan segera ditinjau ulang.
Selain itu, koordinasi antarlembaga menjadi catatan penting. Selama ini, proyek pengendalian banjir kerap kali dilakukan secara terpisah antara pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten/kota. Tidak adanya kesatuan visi dan perencanaan lintas batas administratif membuat banyak proyek tidak sinkron, saling tumpang tindih, atau bahkan mubazir. DPR menilai perlu dibentuk satu badan koordinasi lintas wilayah yang fokus menangani. Pengendalian banjir Jabodetabek secara terpadu.
DPR Siap Prioritaskan Anggaran Untuk Penanganan Jabodetabek Banjir
DPR Siap Prioritaskan Anggaran Untuk Penanganan Jabodetabek Banjir yang telah mempengaruhi kehidupan jutaan warga, DPR menyatakan komitmennya untuk memberikan dukungan penuh melalui kebijakan anggaran. Komisi V dan Badan Anggaran DPR menyebutkan bahwa penanggulangan banjir Jabodetabek akan menjadi salah satu prioritas dalam pembahasan APBN Perubahan 2025 maupun APBN Induk 2026.
Dukungan anggaran ini tidak hanya untuk pembangunan infrastruktur baru, tetapi juga untuk pemeliharaan dan rehabilitasi infrastruktur eksisting. Banyak infrastruktur yang dibangun dengan dana besar terbengkalai karena tidak adanya dana pemeliharaan yang memadai. Drainase tersumbat, pompa rusak, hingga sedimentasi di kanal-kanal yang tidak dibersihkan menjadi contoh nyata lemahnya pengelolaan pasca-konstruksi.
DPR juga mendorong adanya program relokasi terpadu bagi warga yang tinggal di bantaran sungai dan kawasan rawan banjir. Relokasi tidak bisa dilakukan dengan pendekatan pemaksaan, melainkan harus melalui dialog partisipatif dan insentif yang layak. Dana anggaran yang disediakan akan difokuskan untuk penyediaan hunian layak, akses pekerjaan baru, serta pendampingan sosial bagi warga terdampak relokasi.
Namun, keberadaan sodetan ternyata belum memberikan dampak signifikan terhadap pengendalian banjir. Banyak kawasan yang dijanjikan bebas banjir justru kembali tergenang. Beberapa kalangan mempertanyakan apakah aliran air sungai benar-benar tersalurkan melalui sodetan sesuai kapasitas yang direncanakan. Bahkan ada dugaan bahwa sedimentasi dan kurangnya pemeliharaan telah menyebabkan hambatan pada aliran air.
Anggota DPR menilai bahwa penanganan banjir bukan hanya soal fisik, tetapi juga soal keadilan sosial. Banyak warga miskin kota yang menjadi korban utama banjir karena mereka tinggal di lokasi-lokasi yang tidak seharusnya dihuni. Negara harus hadir memberikan solusi, bukan hanya melalui pengerukan sungai dan pembangunan tanggul, tapi juga melalui pembangunan perumahan rakyat yang terjangkau dan aman dari bencana.
Solusi Jangka Panjang: Sinergi Pemerintah Dan Masyarakat Dalam Penanganan Banjir
Solusi Jangka Panjang: Sinergi Pemerintah Dan Masyarakat Dalam Penanganan Banjir, DPR menekankan pentingnya solusi jangka panjang berbasis sinergi antarpihak. Pemerintah pusat, pemerintah daerah, lembaga legislatif, dunia usaha, akademisi, serta masyarakat sipil harus bersatu dalam visi besar mengatasi banjir secara berkelanjutan.
Strategi jangka panjang dimulai dari hulu, yakni menjaga kawasan resapan di daerah pegunungan dan perbukitan seperti Bogor, Puncak, dan Cianjur. Program reboisasi, konservasi mata air, serta pelarangan alih fungsi hutan menjadi permukiman atau vila harus ditegakkan secara konsisten. Tanpa menjaga hulu, semua proyek hilir seperti sodetan dan normalisasi akan sia-sia karena aliran air tidak terkendali.
Selanjutnya, penguatan infrastruktur tengah seperti revitalisasi situ, embung, dan kolam retensi harus menjadi prioritas. Wilayah urban Jabodetabek memerlukan ruang-ruang air buatan untuk menahan air sementara sebelum dialirkan ke kanal. Selain itu, drainase kota harus dibangun dengan teknologi modern dan kapasitas tinggi, serta dilengkapi sistem monitoring digital.
Di hilir, penguatan tanggul, pengendalian rob, dan sistem pompa harus ditingkatkan. Namun di sisi lain, masyarakat juga harus menjadi bagian dari solusi. Kampanye kesadaran lingkungan, pelibatan warga dalam program “Kampung Iklim”, serta dukungan terhadap komunitas peduli sungai menjadi investasi sosial yang tak kalah penting dibanding infrastruktur.
Jika semua elemen bersinergi, maka penanganan banjir Jabodetabek tidak hanya menjadi mimpi. Ia akan menjadi warisan pembangunan yang adil, tangguh, dan berkelanjutan bagi generasi mendatang dari Jabodetabek Banjir.
