DIGITAL

DPR AS Larang Pegawai Pakai WhatsApp

2 July 2025 137 Dilihat

DPR AS Larang Pegawai Pakai WhatsApp Dan Hal ini Karena Adanya Kekhawatiran Soal Data Serta Pengawasan Asing. Saat ini Dewan Perwakilan Rakyat Amerika Serikat (DPR AS) baru-baru ini melarang penggunaan WhatsApp di seluruh perangkat resmi milik stafnya. Larangan ini muncul sebagai bagian dari langkah penguatan keamanan siber dan perlindungan data internal pemerintah. Aplikasi WhatsApp dianggap memiliki risiko tinggi terkait perlindungan data, terutama dalam hal pengelolaan metadata dan sistem cadangan yang belum sepenuhnya terenkripsi. Selain itu, WhatsApp juga dinilai tidak sepenuhnya transparan dalam hal pengumpulan dan penggunaan informasi pengguna, sehingga dianggap kurang layak untuk digunakan dalam lingkup kerja pemerintahan yang sensitif terhadap kerahasiaan.

Keputusan ini di ambil oleh kantor administrasi internal DPR setelah mendapat rekomendasi dari unit keamanan siber mereka. Semua staf di instruksikan untuk segera menghapus WhatsApp dari perangkat yang terhubung dengan sistem kerja resmi DPR, seperti ponsel, tablet, maupun komputer yang di gunakan untuk tugas sehari-hari. Langkah ini tidak hanya berlaku untuk perangkat pemerintah, tapi juga melarang akses melalui browser pada jaringan internal, guna mencegah kebocoran data melalui celah komunikasi digital yang di anggap rentan.

Sebagai pengganti WhatsApp, para staf di beri rekomendasi untuk menggunakan aplikasi komunikasi lain yang di anggap lebih aman, seperti Signal, Microsoft Teams, atau layanan komunikasi terenkripsi dari Apple. Aplikasi-aplikasi tersebut di nilai memiliki kontrol keamanan dan manajemen data yang lebih baik, serta sistem enkripsi yang kuat pada semua bentuk komunikasi, baik pesan teks, suara, maupun panggilan video. Kebijakan ini merupakan bagian dari pendekatan yang lebih luas dalam menjaga keamanan digital lembaga legislatif, di tengah kekhawatiran global terhadap potensi penyalahgunaan data. Langkah serupa sebelumnya juga pernah di terapkan terhadap aplikasi media sosial lain yang di nilai berisiko.

Kekhawatiran Terhadap Pengawasan Asing Dan Kebocoran Data Sensitif

Larangan penggunaan WhatsApp oleh staf DPR Amerika Serikat bukan hanya soal risiko teknis biasa, tetapi juga di latarbelakangi oleh Kekhawatiran Terhadap Pengawasan Asing Dan Kebocoran Data Sensitif. Dalam konteks geopolitik saat ini, komunikasi digital yang di gunakan oleh pejabat pemerintahan menjadi target penting bagi negara lain, terutama ketika menyangkut metadata, riwayat komunikasi, dan potensi akses terhadap isi pesan. Meskipun WhatsApp mengklaim menggunakan sistem enkripsi end-to-end, DPR AS menilai bahwa aplikasi ini masih menyimpan metadata penting seperti waktu pengiriman, nomor tujuan, dan lokasi akses yang tetap bisa di analisis oleh pihak ketiga, termasuk pihak asing.

Kekhawatiran ini semakin di perbesar dengan fakta bahwa WhatsApp berada di bawah naungan Meta, perusahaan teknologi raksasa yang beroperasi secara global dan menjadi sorotan dalam berbagai isu privasi. Ketidakjelasan mengenai di mana data di simpan dan siapa yang bisa mengakses data tersebut membuat lembaga seperti DPR mengambil langkah preventif. Selain itu, kemungkinan adanya integrasi atau berbagi data antara WhatsApp dengan layanan lain milik Meta seperti Facebook dan Instagram juga menjadi sorotan. Dalam lingkungan pemerintahan, di mana informasi yang di bahas bisa menyangkut urusan dalam negeri, hubungan luar negeri, hingga kebijakan keamanan nasional, potensi pelacakan atau pencurian data bukan hal yang bisa di anggap sepele.

Isu pengawasan asing juga bukan tanpa dasar. Beberapa tahun terakhir, banyak kasus terjadi di mana negara-negara besar saling tuduh melakukan penyadapan melalui perangkat lunak dan aplikasi digital. Dalam situasi seperti ini, penggunaan aplikasi pihak ketiga yang tidak di awasi langsung oleh otoritas nasional menimbulkan risiko serius terhadap kedaulatan digital.

DPR AS Resmi Melarang Penggunaan Aplikasi WhatsApp

DPR AS Resmi Melarang Penggunaan Aplikasi WhatsApp di lingkungan kerjanya, termasuk pada seluruh perangkat milik staf dan pegawai yang terhubung dengan sistem pemerintah. Kebijakan ini di umumkan setelah adanya penilaian keamanan. Yang menyatakan bahwa aplikasi tersebut menimbulkan risiko signifikan terhadap perlindungan data dan privasi komunikasi internal. WhatsApp di nilai memiliki celah dalam pengelolaan metadata, tidak menyimpan semua data secara terenkripsi. Dan berpotensi membocorkan informasi sensitif melalui sistem cadangan yang masih bisa di akses pihak luar. Keputusan ini di ambil sebagai bagian dari upaya memperkuat pertahanan digital. Di tengah meningkatnya kekhawatiran terhadap potensi pengawasan asing dan serangan siber.

Larangan ini mencakup penghapusan aplikasi dari semua perangkat resmi milik staf DPR AS. Termasuk ponsel, tablet, dan laptop yang di gunakan untuk keperluan kerja. Selain itu, akses WhatsApp melalui browser juga di blokir di jaringan internal kantor. Sebagai alternatif, pihak administrasi menganjurkan penggunaan aplikasi komunikasi yang di nilai lebih aman. Seperti Signal, Microsoft Teams, dan platform bawaan sistem operasi seperti iMessage untuk pengguna perangkat Apple. Aplikasi-aplikasi ini di pilih karena di nilai lebih konsisten dalam menerapkan enkripsi end-to-end. Dan memiliki tingkat transparansi pengelolaan data yang lebih baik di banding WhatsApp.

Keputusan ini menegaskan keseriusan pemerintah AS dalam menjaga kerahasiaan komunikasi internal di lingkungan legislatif. Langkah ini juga mencerminkan semakin ketatnya pengawasan terhadap aplikasi digital. Yang di gunakan di sektor pemerintahan, khususnya yang di kelola oleh perusahaan teknologi asing atau global. Sebelumnya, DPR AS juga sempat melarang aplikasi lain seperti TikTok dari perangkat pemerintah karena alasan serupa.

Bentuk Perlindungan Terhadap Komunikasi Internal

Larangan penggunaan WhatsApp di lingkungan kerja DPR Amerika Serikat di lakukan. Sebagai Bentuk Perlindungan Terhadap Komunikasi Internal yang di nilai sangat sensitif. Langkah ini di ambil bukan semata-mata karena keraguan pada sistem enkripsi yang di gunakan WhatsApp. Tetapi lebih pada kekhawatiran terhadap pengelolaan data secara keseluruhan. Terutama metadata yang tetap bisa di akses pihak ketiga meskipun isi pesan terenkripsi. Metadata tersebut meliputi informasi seperti siapa yang di hubungi, kapan komunikasi terjadi, serta dari lokasi mana pesan di kirim. Informasi-informasi ini, jika di kumpulkan dan di analisis, berpotensi mengungkap pola komunikasi internal. Dan jaringan kerja para staf pemerintah, yang bisa di manfaatkan oleh pihak luar untuk tujuan yang merugikan keamanan nasional.

Selain itu, DPR AS juga menyoroti kurangnya kontrol terhadap cadangan data yang di simpan di cloud. Meskipun WhatsApp menawarkan fitur cadangan, sistem ini tidak sepenuhnya terlindungi dengan enkripsi end-to-end. Hal ini membuka celah keamanan, terutama jika penyimpanan di lakukan di layanan cloud yang di kelola oleh pihak lain. Dalam konteks komunikasi pemerintahan, kelemahan seperti ini di anggap terlalu berisiko. Apalagi, aplikasi ini di miliki oleh Meta, perusahaan teknologi besar yang kerap menjadi sorotan. Dalam isu privasi dan berbagi data lintas platform. Kekhawatiran terhadap keterlibatan pihak asing dalam pengumpulan data juga menjadi alasan tambahan. Mengapa aplikasi ini di anggap tidak cocok di gunakan di lingkungan kerja pemerintahan.

Sebagai gantinya, DPR AS merekomendasikan penggunaan aplikasi yang di nilai lebih aman. Dan transparan dalam perlindungan data, seperti Signal atau platform komunikasi resmi yang telah di uji oleh otoritas keamanan siber nasional. Langkah pelarangan ini sejalan dengan upaya DPR untuk memperketat semua akses komunikasi digital. Dan membatasi potensi kebocoran informasi dari dalam sistem legislatif. Dalam situasi global yang semakin kompleks, menjaga keamanan komunikasi internal menjadi bagian penting strategi perlindungan institusi dari DPR AS.