NEWS VIRAL

Nasib Dana Pendidikan Rp 9,9 Triliun Di Era Nadiem Makarim

10 June 2025 249 Dilihat

Nasib Dana Pendidikan Rp 9,9 Triliun Di Era Nadiem Makarim Kini Menjadi Sorotan Karena Di Duga Sarat Dengan Penyalahgunaan Anggaran. Kejaksaan Agung (Kejagung) telah menaikkan status kasus ini dari penyelidikan ke penyidikan sejak Mei 2025. Dengan dugaan kerugian negara mencapai Rp 9,9 triliun yang berasal dari dana Satuan Pendidikan sebesar Rp 3,58 triliun dan Dana Alokasi Khusus (DAK) sekitar Rp 6,4 triliun.

Dalam proses pengadaan, Nasib dana pendidikan di temukan indikasi rekayasa kebijakan. Yang mengarahkan penggunaan Chromebook meskipun uji coba 1.000 unit pada 2019 menunjukkan perangkat tersebut tidak efektif. Karena sangat bergantung pada koneksi internet yang belum merata di Indonesia. Kajian teknis awal yang merekomendasikan penggunaan laptop berbasis Windows di abaikan. Sehingga pengadaan ini di anggap tidak sesuai kebutuhan dan berpotensi merugikan negara.

Selain itu, Indonesia Corruption Watch (ICW) mengungkap lima kejanggalan dalam proyek ini. Termasuk dugaan mark-up harga, pengurangan volume barang. Dan pengadaan fiktif yang mengindikasikan adanya pemufakatan jahat. Kejagung juga telah memeriksa sejumlah saksi dan melakukan penggeledahan untuk mengumpulkan bukti. Termasuk terhadap mantan staf khusus Nadiem yang di duga terlibat dalam penyusunan kajian pengadaan tersebut.

Kejagung membuka peluang untuk memanggil dan memeriksa Nadiem Makarim jika penyidikan mengharuskan. Guna mengungkap peran dan tanggung jawabnya sebagai pengguna anggaran utama dalam proyek digitalisasi pendidikan ini. Kasus ini menjadi sorotan publik karena nilai kerugian yang sangat besar dan dampaknya terhadap kualitas pendidikan nasional. Sehingga penegakan hukum dan transparansi pengelolaan anggaran pendidikan menjadi sangat penting demi menjaga kepercayaan masyarakat dan masa depan pendidikan Indonesia.

Nasib Dana Pendidikan Pengadaan Chromebook Di Sorot

Nasib Dana Pendidikan Pengadaan Chromebook Di Sorot, dana pendidikan sebesar Rp 9,9 triliun yang di alokasikan untuk pengadaan laptop Chromebook di Kemendikbudristek pada era Nadiem Makarim kini menjadi sorotan tajam publik dan lembaga pengawas terkait apakah dana tersebut di gunakan sesuai tujuan. Kejaksaan Agung (Kejagung) tengah menyidik dugaan korupsi dalam pengadaan digitalisasi pendidikan berupa laptop Chromebook pada periode 2019-2023. Dengan indikasi adanya pemufakatan jahat yang mengarahkan penggunaan Chromebook sebagai perangkat utama.

Nasib dana Rp 9,9 triliun itu berasal dari dua sumber utama. Yaitu Rp 3,58 triliun dari Dana Satuan Pendidikan dan sekitar Rp 6,4 triliun dari Dana Alokasi Khusus (DAK) yang di salurkan ke daerah melalui APBD. Penggunaan DAK ini di duga tidak sesuai prosedur karena pengajuan dan pencairannya terkesan tiba-tiba dan tanpa transparansi terkait daftar sekolah penerima bantuan. Indonesia Corruption Watch (ICW) mengungkap lima kejanggalan dalam pengadaan ini. Termasuk dugaan mark-up harga, pengurangan volume barang. Dan pengadaan fiktif yang berpotensi merugikan negara.

Meskipun Chromebook telah didistribusikan ke berbagai sekolah. Termasuk wilayah terpencil, keterbatasan infrastruktur internet di banyak daerah membuat perangkat ini sulit di manfaatkan secara optimal dalam proses pembelajaran. Kajian teknis awal menyarankan penggunaan laptop berbasis Windows yang lebih kompatibel dan tidak sepenuhnya bergantung pada konektivitas internet. Namun kajian tersebut di abaikan dan di gantikan dengan kajian baru yang mendukung Chromebook.

Penyidikan masih berlangsung untuk mengungkap apakah pengadaan ini di lakukan sesuai kebutuhan dan anggaran di gunakan secara tepat sasaran. Kasus ini menjadi sorotan karena nilai anggaran yang besar dan dampaknya terhadap kualitas pendidikan nasional. Sehingga transparansi dan akuntabilitas penggunaan dana pendidikan sangat di perlukan demi memastikan manfaat nyata bagi siswa dan sekolah di seluruh Indonesia.

Merdeka Belajar Dalam Bayang-Bayang Dugaan Korupsi

Merdeka Belajar Dalam Bayang-Bayang Dugaan Korupsi, visi Merdeka Belajar yang di perkenalkan oleh Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, Nadiem Makarim, bertujuan merevolusi sistem pendidikan Indonesia dengan memberikan kebebasan lebih besar kepada sekolah dan guru dalam mengelola pembelajaran. Serta menekankan pengembangan potensi siswa secara holistik. Namun, visi progresif ini kini berada dalam bayang-bayang dugaan korupsi besar-besaran. Terkait program digitalisasi pendidikan yang melibatkan pengadaan laptop Chromebook senilai Rp 9,9 triliun pada periode 2019-2022. Kejaksaan Agung telah menaikkan status perkara ini ke tahap penyidikan setelah menemukan indikasi pemufakatan jahat yang mengarahkan tim teknis. Untuk merekomendasikan Chromebook sebagai perangkat utama, meskipun uji coba awal menunjukkan perangkat tersebut kurang efektif. Karena ketergantungan pada koneksi internet yang belum merata di Indonesia.

Indonesia Corruption Watch (ICW) sejak awal telah mengendus potensi masalah dalam proyek ini. Termasuk tidak tercatatnya program pengadaan tersebut dalam sistem Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) dan adanya persaingan usaha tidak sehat yang mengarah pada monopoli vendor tertentu. Dugaan mark-up harga, pengurangan volume barang, dan pengadaan fiktif menjadi sorotan yang memperburuk citra Merdeka Belajar sebagai program transformasi pendidikan.

Penyidikan juga menyoroti peran staf khusus Menteri Nadiem yang di duga terlibat dalam penyusunan kajian teknis yang menguntungkan vendor Chromebook, dengan penggeledahan dan penyitaan barang bukti elektronik di kediaman mereka. Meski Nadiem belum di periksa, Kejaksaan Agung membuka peluang untuk memanggilnya guna mengungkap peran dan tanggung jawabnya dalam proyek ini.

Kasus ini mencerminkan tantangan besar dalam menjaga integritas dan transparansi pengelolaan anggaran pendidikan yang sangat besar. Sekitar 20 persen dari APBN. Korupsi di sektor pendidikan tidak hanya merugikan keuangan negara. Tetapi juga menghambat upaya peningkatan kualitas pendidikan dan memperlebar kesenjangan sosial. Oleh karena itu, proses hukum yang adil dan transparan sangat di butuhkan agar visi Merdeka Belajar dapat berjalan sesuai tujuan dan memberikan manfaat nyata bagi generasi muda Indonesia.

Audit Dan Investigasi Pemerintah Bersih-Bersih mampukah?

Audit Dan Investigasi Pemerintah Bersih-Bersih Mampukah?, Audit dan investigasi terhadap dugaan korupsi pengadaan laptop Chromebook senilai Rp 9,9 triliun di Kemendikbudristek tengah berjalan intensif. Dengan harapan publik agar pemerintah mampu melakukan bersih-bersih secara menyeluruh. Kejaksaan Agung telah menaikkan status perkara ini ke tahap penyidikan setelah menemukan bukti permulaan yang cukup terkait adanya pemufakatan jahat yang mengarahkan penggunaan Chromebook. Meski uji coba awal menunjukkan perangkat tersebut tidak efektif. Karena ketergantungan pada koneksi internet yang belum merata di Indonesia.

Penyidik telah memeriksa 28 saksi, termasuk mantan staf khusus Menteri Nadiem Makarim, pejabat pembuat komitmen, dan kuasa pengguna anggaran. Serta tengah mendalami modus operandi korupsi. Seperti penggelembungan jumlah perangkat, mark-up harga, dan pengadaan fiktif. Indonesia Corruption Watch (ICW) mengungkap lima kejanggalan dalam pengadaan ini, mulai dari tidak tercatatnya program dalam sistem pengadaan pemerintah hingga potensi pungutan liar di tingkat dinas dan sekolah penerima barang.

Publik menaruh harapan besar agar proses audit dan penyidikan ini dapat mengungkap tuntas siapa saja yang bertanggung jawab dan memastikan dana pendidikan yang besar tersebut benar-benar di gunakan sesuai tujuan. Namun, skeptisisme tetap ada mengingat kasus korupsi di sektor pendidikan sebelumnya sulit di ungkap tuntas dan pelaku jarang mendapat hukuman setimpal. Pemerintah di tuntut untuk meningkatkan transparansi, memperkuat pengawasan internal. Dan melibatkan masyarakat dalam pengawasan anggaran pendidikan agar kejadian serupa tidak terulang.

Selain itu, desakan pemeriksaan terhadap mantan Menteri Nadiem Makarim menguat sebagai bagian dari upaya memastikan akuntabilitas pengguna anggaran utama dalam proyek ini. Masyarakat berharap bahwa audit dan investigasi ini bukan sekadar formalitas. Melainkan langkah nyata untuk membersihkan tata kelola pendidikan dari praktik korupsi demi masa depan pendidikan yang lebih baik dan berkeadilan. Inilah beberapa penjelasan yang bisa kamu ketahui mengenai Nasib.