Adrian Gunadi Masuk Red Notice Sejak Februari 2025

Adrian Gunadi Masuk Red Notice Sejak Februari 2025 Dan Hal Ini Tentu Menimbulkan Reaksi Publik Dan Media Atas Kasusnya. Saat ini Adrian Gunadi resmi masuk dalam daftar Red Notice Interpol sejak Februari 2025 setelah Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Indonesia mengambil langkah hukum terkait dugaan pelanggaran yang dilakukannya di sektor jasa keuangan. Red Notice ini berfungsi sebagai peringatan internasional yang memudahkan penegakan hukum dan proses pemulangan Adrian ke Indonesia untuk menghadapi kasusnya. Langkah ini diambil setelah OJK mencabut izin usaha perusahaan yang dipimpin Adrian karena gagal memenuhi persyaratan modal dan melakukan pelanggaran lain. Adrian kemudian ditetapkan sebagai tersangka atas kasus penghimpunan dana tanpa izin sesuai aturan perbankan.

Meski telah masuk dalam daftar buronan internasional, hingga pertengahan 2025 namanya belum muncul di daftar publik Interpol yang dapat diakses umum, karena kebijakan Interpol yang tidak mengumumkan semua nama Red Notice secara terbuka. Namun, statusnya sebagai buronan sudah jelas di mata OJK dan aparat hukum, yang terus melakukan koordinasi dengan berbagai pihak di dalam dan luar negeri untuk mempercepat proses hukum.

Di sisi lain, Adrian di ketahui menjabat sebagai CEO di sebuah perusahaan investasi di Qatar. Hal ini menimbulkan sorotan dan penyesalan dari OJK karena meskipun status hukumnya sedang bermasalah di Indonesia, ia tetap dapat menempati posisi penting di luar negeri. OJK terus berupaya melalui jalur diplomasi dan kerja sama internasional agar Adrian dapat segera di pulangkan dan mempertanggungjawabkan perbuatannya sesuai hukum yang berlaku di Indonesia.

Kasus ini menjadi sorotan penting karena menegaskan komitmen pemerintah dan lembaga pengawas untuk menindak pelanggaran di sektor keuangan, sekaligus memperkuat mekanisme penegakan hukum lintas negara dalam era globalisasi. Adrian Gunadi kini menjadi contoh nyata bagaimana hukum dan kerja sama internasional berperan dalam menegakkan keadilan bagi kasus-kasus kejahatan keuangan yang bersifat lintas batas.

Proses Hukum Yang Membawa Adrian Gunadi Masuk Daftar Red Notice Interpol

Proses Hukum Yang Membawa Adrian Gunadi Masuk Daftar Red Notice Interpol berawal dari dugaan pelanggaran serius yang terjadi di perusahaan tempatnya menjabat sebagai Direktur Utama, yaitu PT Investree Radhika Jaya. Pada Oktober 2024, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencabut izin usaha Investree karena perusahaan tersebut tidak memenuhi persyaratan modal minimum dan di duga melakukan berbagai pelanggaran lain yang terkait dengan penghimpunan dana tanpa izin. Penyelidikan lebih lanjut mengarahkan pada Adrian Gunadi sebagai tersangka utama dalam kasus tersebut. OJK kemudian melakukan pemblokiran rekening serta penelusuran aset terkait untuk mengamankan dana yang di duga di salahgunakan.

Seiring berjalannya proses hukum di Indonesia, Adrian Gunadi d iduga melarikan diri ke luar negeri, sehingga penyidikan menghadapi kendala dalam pelaksanaan proses hukum. Untuk mengatasi hal ini, OJK bersama aparat penegak hukum mengajukan permohonan kepada Interpol agar menerbitkan Red Notice, yaitu permintaan resmi untuk membantu pencarian dan penahanan orang yang di duga terlibat dalam tindak pidana. Pada Februari 2025, Interpol secara resmi mengeluarkan Red Notice untuk Adrian Gunadi, yang menandai statusnya sebagai buronan internasional dan mempermudah koordinasi dengan pihak berwenang di negara lain.

Red Notice ini menjadi alat penting dalam proses hukum karena memfasilitasi kerja sama lintas negara dalam penangkapan dan ekstradisi. Meski hingga pertengahan 2025 nama Adrian belum muncul dalam daftar publik Interpol. Langkah ini tetap memberikan landasan hukum bagi aparat penegak hukum Indonesia. Untuk terus berupaya membawa Adrian kembali ke Tanah Air agar dapat menghadapi proses peradilan. Namun, di ketahui bahwa Adrian sempat menjabat sebagai CEO di perusahaan lain di Qatar, yang menimbulkan tantangan tambahan dalam upaya pemulangan.

Kronologi Kasus

Kronologi Kasus yang menjerat Adrian Gunadi bermula dari aktivitas PT Investree Radhika Jaya, perusahaan fintech yang bergerak di bidang layanan pinjaman digital, yang saat itu di pimpinnya sebagai Direktur Utama. Pada tahun 2024, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) melakukan pengawasan dan menemukan sejumlah pelanggaran serius yang di lakukan oleh perusahaan tersebut. Salah satu temuan utama adalah kegagalan memenuhi persyaratan modal minimum yang di wajibkan oleh regulator. Serta dugaan penghimpunan dana tanpa izin yang melanggar aturan perbankan dan jasa keuangan. Berdasarkan temuan ini, pada Oktober 2024 OJK memutuskan untuk mencabut izin usaha Investree. Sebagai langkah tegas dalam menjaga keamanan dan integritas sektor jasa keuangan.

Setelah pencabutan izin usaha, proses penyelidikan di perluas dan Adrian Gunadi di tetapkan sebagai tersangka utama dalam kasus tersebut. Dugaan tindak pidana yang menjeratnya adalah penghimpunan dana tanpa izin yang berpotensi merugikan banyak investor dan masyarakat. OJK kemudian melakukan langkah-langkah hukum. Seperti pemblokiran rekening dan penelusuran aset yang terkait dengan kasus tersebut guna mengamankan dana yang mungkin di salahgunakan. Namun, seiring berjalannya penyidikan, Adrian di ketahui telah meninggalkan Indonesia dan berstatus buron. Sehingga proses hukum mengalami hambatan karena sulit di lakukan pemanggilan dan penahanan.

Untuk menghadapi situasi ini, OJK dan aparat penegak hukum mengajukan permohonan kepada Interpol. Agar menerbitkan Red Notice sebagai upaya memperluas jangkauan hukum secara internasional. Pada Februari 2025, Red Notice resmi di terbitkan untuk Adrian Gunadi, menjadikannya buronan internasional. Red Notice ini merupakan peringatan global yang memudahkan pencarian. Dan penahanan individu yang terlibat dalam tindak pidana lintas negara. Serta memfasilitasi proses ekstradisi jika di temukan di negara lain.

Menarik Perhatian Publik Dan Media