NEWS RAGAM

Konflik 4 Pulau Aceh Dan Sumut Mengapa Jadi Rebutan

14 June 2025 283 Dilihat

Konflik 4 Pulau Aceh Dan Sumut Mengapa Jadi Rebutan Karena Berbagai Faktor Historis Administratif Dan Politik Yang Saling Bertentangan. Konflik ini memanas setelah Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menerbitkan Keputusan Nomor 300.2.2-2138 pada April 2025. Yang menetapkan Pulau Mangkir Gadang, Mangkir Ketek, Lipan, dan Panjang masuk wilayah Sumut. Padahal Aceh mengklaim keempat pulau tersebut sebagai bagian dari Kabupaten Aceh Singkil.

Sejarah sengketa ini sudah berlangsung lama, bahkan sejak masa penjajahan Belanda pada 1928. Ketika keempat pulau tersebut secara administratif masuk wilayah Aceh meski secara geografis dekat dengan pantai Sumut. Pada 1978, peta topografi militer menunjukkan keempat pulau berada dalam wilayah Aceh. Dan pada 1988 serta 1992 telah ada kesepakatan bersama antara Gubernur Aceh dan Gubernur Sumut yang menegaskan pulau-pulau itu masuk Aceh.

Namun, pada 2008, Tim Nasional Pembakuan Nama Rupabumi melakukan verifikasi yang memasukkan keempat pulau tersebut ke dalam wilayah Sumut. Yang kemudian di perkuat dengan keputusan Kemendagri tahun 2025. Aceh menolak keputusan ini karena menganggapnya mengabaikan bukti sejarah, dokumen administratif, dan keberadaan fasilitas publik. Seperti tugu dan makam aulia yang di bangun Aceh di pulau-pulau tersebut.

Selain aspek historis dan administratif. Sengketa ini juga berkaitan dengan politik identitas dan harga diri masyarakat Aceh yang melihat pulau-pulau tersebut sebagai bagian integral dari wilayah mereka. Sehingga pengalihan ke Sumut di anggap sebagai pengingkaran atas komitmen politik dan perdamaian yang telah di bangun. Pemerintah Sumut mengajak Aceh untuk berkolaborasi mengelola potensi sumber daya dan pariwisata di kawasan ini. Namun Aceh tetap mempertahankan klaimnya.

Singkatnya, Konflik perebutan empat pulau ini merupakan perpaduan antara sejarah panjang. Perbedaan interpretasi dokumen administratif, politik identitas, dan kepentingan ekonomi. Yang membuat sengketa sulit di selesaikan tanpa dialog dan kesepakatan bersama.

Konflik 4 Pulau Kecil Menjadi Masalah Besar

Konflik 4 Pulau Kecil Menjadi Masalah Besar, empat pulau kecil di perbatasan Aceh dan Sumatera Utara—Pulau Panjang, Pulau Lipan, Pulau Mangkir Gadang, dan Pulau Mangkir Ketek. Menjadi sumber ketegangan yang besar meskipun ukurannya kecil. Karena menyimpan berbagai nilai strategis dan historis yang penting bagi kedua provinsi. Dampak konflik ini bermula sejak lama. Bahkan sudah ada sejak masa penjajahan Belanda pada 1928, ketika pulau-pulau tersebut secara administratif masuk wilayah Aceh meskipun secara geografis dekat dengan pantai Sumut.

Ketegangan meningkat setelah pada 2008 Tim Nasional Pembakuan Nama Rupabumi melakukan verifikasi dan menetapkan keempat pulau itu masuk wilayah Sumut. Sementara Aceh tidak mengakuinya dalam daftar pulau mereka. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 300.2.2-2138 Tahun 2025 yang secara resmi memasukkan pulau-pulau tersebut ke dalam wilayah administratif Sumut.Hal ini memicu reaksi keras dari Aceh yang tetap mengklaim pulau-pulau itu sebagai bagian dari wilayahnya berdasarkan dokumen sejarah. Peta kesepakatan tahun 1992, surat kepemilikan tanah tahun 1965.

Selain aspek historis dan administratif, sengketa ini juga berkaitan dengan politik identitas dan harga diri masyarakat Aceh yang melihat pulau-pulau tersebut sebagai bagian integral dari wilayah mereka. Sehingga pengalihan ke Sumut di anggap sebagai pengingkaran atas komitmen politik dan perdamaian yang telah di bangun pasca-Perjanjian Helsinki 2005.

Pulau-pulau ini juga memiliki nilai strategis. Karena letaknya yang berdekatan dengan jalur pelayaran utama di Samudera Hindia dan potensi sumber daya alam di sekitarnya. Sehingga penguasaan wilayah ini penting bagi kedaulatan dan ekonomi daerah. Ketidakjelasan batas wilayah ini berpotensi menimbulkan konflik sosial dan politik yang berkepanjangan jika tidak di selesaikan secara dialogis dan adil.

Singkatnya, meskipun ukurannya kecil, empat pulau ini menjadi sumber ketegangan besar karena sejarah panjang sengketa. Klaim identitas dan kedaulatan, serta nilai strategis yang melekat pada wilayah tersebut.

Ketidaktegasan Pemerintah Pusat Menyulut Sengketa Berkepanjangan

Ketidaktegasan Pemerintah Pusat Menyulut Sengketa Berkepanjangan dalam menyelesaikan sengketa empat pulau antara Aceh dan Sumatera Utara (Sumut) menjadi pemicu utama berlarutnya konflik yang menimbulkan ketegangan berkepanjangan. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 300.2.2-2138 Tahun 2025 yang menetapkan keempat pulau—Pulau Panjang, Pulau Lipan, Pulau Mangkir Gadang, dan Pulau Mangkir Ketek—sebagai wilayah administratif Sumut menuai penolakan keras dari Aceh. Yang menganggap keputusan tersebut mengabaikan bukti sejarah, dokumen hukum, dan aspirasi masyarakat Aceh.

Pemerintah Aceh, meskipun keberatan, memilih tidak menempuh jalur hukum ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) dan lebih mengedepankan penyelesaian secara kekeluargaan, administratif, dan politik. Mereka mengajukan surat keberatan kepada Mendagri dan berencana melakukan pertemuan untuk membahas sengketa ini. Bahkan siap membawa masalah ini ke Presiden jika tidak ada solusi.

Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian kemudian berencana mengkaji ulang keputusan tersebut dengan melibatkan berbagai kementerian dan tokoh daerah dari Aceh dan Sumut untuk mencari titik temu. Meski demikian, proses kajian ulang ini di nilai terlambat dan kurang melibatkan partisipasi aktif masyarakat serta pemangku kepentingan secara menyeluruh. Sehingga menimbulkan kesan ketidaktegasan dan inkonsistensi kebijakan.

Ketidakjelasan ini memicu protes dari masyarakat Aceh, termasuk aksi mahasiswa yang menuntut pembatalan keputusan dan pencopotan pejabat terkait di Kemendagri. Mereka menganggap keputusan tersebut berpotensi memicu konflik baru dan mengancam perdamaian yang telah di bangun pasca-Perjanjian Helsinki.

Secara hukum, Wakil Presiden Jusuf Kalla menegaskan bahwa keputusan Mendagri tersebut cacat formil karena bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 yang mengatur pembentukan Provinsi Aceh dan Sumut. Sehingga perubahan batas wilayah seharusnya di lakukan melalui undang-undang, bukan hanya keputusan Mendagri.

Singkatnya, ketidaktegasan pemerintah pusat dalam menetapkan dan menyelesaikan sengketa empat pulau ini, baik dari aspek hukum maupun komunikasi politik, telah menyulut ketegangan berkepanjangan yang berpotensi mengganggu stabilitas sosial dan politik di kedua provinsi.

Warga Jadi Korban Sengketa

Warga Jadi Korban Sengketa empat pulau antara Aceh dan Sumatera Utara (Sumut) tidak hanya menjadi persoalan administratif dan politik, tetapi juga berdampak langsung pada kehidupan warga yang tinggal di pulau-pulau tersebut. Akibatnya warga yang selama ini menganggap pulau-pulau. Seperti Pulau Panjang, Pulau Lipan, Pulau Mangkir Gadang, dan Pulau Mangkir Ketek sebagai bagian dari Aceh kini menghadapi kebingungan dan kesulitan dalam mengurus dokumen kependudukan seperti Kartu Tanda Penduduk (KTP).

Ketidakjelasan status administratif pulau-pulau ini menyebabkan warga kesulitan menentukan instansi mana yang berwenang mengeluarkan dokumen resmi mereka. Sebagian warga masih tercatat sebagai penduduk Aceh, sementara pemerintah pusat melalui Kementerian Dalam Negeri menetapkan pulau-pulau tersebut masuk wilayah Sumut.

Selain itu, warga juga menghadapi tantangan dalam mendapatkan pelayanan administrasi seperti pembuatan akta kelahiran, surat nikah, dan dokumen lainnya yang biasanya di keluarkan oleh pemerintah daerah setempat. Ketidaksesuaian data kependudukan antara Aceh dan Sumut memperumit proses administrasi. Sehingga warga harus menempuh jalur yang lebih rumit dan berbelit-belit.

Dampak sosial lainnya adalah munculnya rasa tidak aman dan ketidakpastian identitas bagi masyarakat setempat. Mereka merasa terombang-ambing antara dua pemerintahan yang saling mengklaim wilayah tersebut. Sehingga menimbulkan kecemasan dan ketidaknyamanan dalam menjalani kehidupan sehari-hari.

Pemerintah daerah Aceh dan Sumut pun mengalami kesulitan dalam merencanakan pembangunan dan pemberian layanan yang efektif. Karena data penduduk yang tidak jelas dan wilayah yang di sengketakan. Hal ini berpotensi menghambat pembangunan infrastruktur dan program sosial yang sangat di butuhkan masyarakat.

Singkatnya, warga pulau-pulau sengketa menjadi korban utama dari ketidakjelasan batas wilayah antara Aceh dan Sumut. Mengalami kebingungan dalam urusan administrasi kependudukan dan akses layanan publik, yang pada akhirnya mengganggu kualitas hidup dan kesejahteraan mereka. Penyelesaian sengketa ini sangat penting untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan hak-hak warga di wilayah tersebut. Inilah beberapa penjelasan mengenai Konflik.